TRIMATRANews | PASAMAN – Keberlanjutan jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintahan hingga tingkat nagari menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa seluruh kepala dan perangkat nagari harus memastikan status kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus menjalankan kewajiban pembayaran iuran secara tertib.
Penegasan tersebut disampaikan Welly Suhery ketika membuka Pertemuan Kepesertaan dan Pembayaran Iuran JKN bagi Kepala dan Perangkat Nagari se-Kabupaten Pasaman di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman, Rabu, 29 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman aparatur nagari mengenai pentingnya kepastian perlindungan kesehatan dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
Menurut Welly, aparatur nagari memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan publik. Oleh sebab itu, kondisi kesehatan dan kepastian perlindungan bagi mereka perlu mendapat perhatian agar tanggung jawab pelayanan dapat dijalankan dengan baik.
Ia mengingatkan, kepesertaan JKN tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi yang diselesaikan ketika diperlukan. Kepatuhan terhadap kewajiban iuran merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan sekaligus mencerminkan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Bupati Pasaman itu berharap setiap kepala dan perangkat nagari dapat memahami pentingnya status kepesertaan yang aktif. Dengan adanya jaminan kesehatan, aparatur diharapkan memiliki rasa aman dalam menjalankan pekerjaan, sehingga dapat lebih fokus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Welly juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Pasaman mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC). Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja bersama yang membutuhkan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar prestasi yang cukup dirayakan tanpa upaya pemeliharaan.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan UHC tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kabupaten Pasaman, BPJS Kesehatan, pemerintah nagari, serta berbagai unsur terkait. Kerja sama tersebut menjadi modal penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap perlindungan kesehatan melalui program JKN.
Meski demikian, Welly mengingatkan bahwa keberlanjutan capaian UHC membutuhkan pengelolaan kepesertaan yang cermat. Data peserta harus selalu diperbarui, pembayaran iuran perlu dipantau, dan setiap persoalan yang berpotensi mengganggu status kepesertaan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Bupati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Badan Keuangan Daerah (BKD), BPJS Kesehatan, serta seluruh pemerintah nagari meningkatkan koordinasi. Pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang berkesinambungan diperlukan agar pengelolaan administrasi JKN berjalan lebih tertib dan efektif.
Selain penguatan koordinasi, Welly turut mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi eDABU untuk mempercepat proses pembaruan data kepesertaan. Pemanfaatan sistem digital tersebut diharapkan membantu memperkecil keterlambatan pembaruan informasi serta memudahkan pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap data peserta.
Ia menegaskan, ketepatan dan keakuratan data menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program JKN. Karena itu, proses pembaruan data tidak boleh ditunda, sementara pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Melalui pengawasan yang berkesinambungan, pemerintah daerah berharap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat diketahui lebih dini dan segera diselesaikan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk mencegah persoalan administrasi berkembang menjadi hambatan dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
Welly Suhery berharap seluruh pihak terus menjaga komitmen dan memperkuat kerja sama demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan JKN di Kabupaten Pasaman. Ia menilai, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari pencapaian cakupan kepesertaan, tetapi juga dari konsistensi dalam menjaga data, pembayaran iuran, dan keberlanjutan perlindungan bagi peserta.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi beserta jajaran, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah terkait, para Wali Nagari, serta Person in Charge (PIC) Nagari dari seluruh Kabupaten Pasaman. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat kesamaan langkah dalam menjaga keberlanjutan UHC dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
#Andalusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar